Sungguh mengejutkan mengetahui 10 dari 12 orang yang berasal dari 12 negara berbeda menyatakan tidak menyukai pemerintah di negaranya masing-masing. Sedang, sisanya, 2 orang tidak menyatakan membenci ataupun membenci pemerintahnya alias netral atau biasa saja. Ke 12 orang itu berasal dari Mongolia, Jepang, Laos, Myanmar, Korea Selatan, Indonesia, Nicaragua, Panama, Costa Rica, Prancis dan Dominican Republic dan Amerika Serikat.
Hasil riset dadakan itu terjadi pada saat detik terakhir proses belajar-mengajar di suatu kelas musim panas tahun lalu di salah satu universitas di California. Setelah mempresentasikan secara bergilir mengenai negara masing-masing siswa berasal, para siswa dan sang Guru berdiri merapat berdiskusi. Presentasi singkat mengenai nasib buruk yang kebanyakan dialammi TKW dari Indonesia dan sekilas sejarah kelam dari negara Mongolia membuahkan perenungan bagi sang Guru; apakah yang salah dengan kepemerintahan sehingga hampir semua orang yang berada di kelas tidak menyukai pemerintahnya masing-masing.
Siswa dari Costa Rica berujar, ”mungkin hanya orang-orang dari pemerintah dan bayangannya saja yang menyukai pemerintah mereka dimana mereka dapat mengatur negara sesuai dengan keinginan mereka.” Lain lagi dengan siswa dari Jepang yang berpendapat bahwa bisa jadi karena harapan rakyat kepada pemerintah terlalu tinggi. Hal itu sangatlah wajar mengingat bahkan keinginan di antara rakyat banyak sendiripun sangatlah beragam dan tidaklah mungkin sama dan seragam sehingga pemerintah ‘dirasa’ tidak dapat memenuhi semua harapan rakyatnya. Pendapat ini diamini oleh siswa dari Korsel yang menyatakan bahwa semua harapan, permintaan meski atas nama rakyat tidak semuanya pro, seringkali menimbulkan kontra pada akhirnya di kalangan rakyat sendiri.
Dari itu seorang siswa sadar bahwa permasalahan mengenai kewibawaan pemerintah di mata rakyat tidak hanya terjadi di negeri surga korupsi; Indonesia. Hanya sedikit sajalah orang yang beranggapan bahwa pemerintah mereka berhasil mengayomi rakyat dengan mengedepankan kepentingan rakyat dibanding kepentingan pribadi. Dan sedikit orang itu disinyalir hanyalah segelintir orang yang memiliki cipratan kekuasaan dari tampuk kursi kepemerintahan. Sebagian besar lagi lebih banyak yang merasa bahwa pemerintah mereka gagal dalam mewujudkan harapan rakyat yang dipikulkan pada pundak mereka.
Omong-omong mengenai harapan, masih segar dalam ingatan rakyat AS bagaimana mereka begitu berharap banyak perubahan kebaikan dapat diluncurkan oleh Presiden hitam pertama sekaligus yang termuda dalam sejarah mereka, Barack Obama. Negara adidaya ini mulai terancam ke-superpower-annya oleh geliat kemajuan intelektualisme Rusia atau mungkin juga IPTEK Jepang. Siapa nyana Obama yang sejak awal masa kampanyenya dielu-elukan sebagai PPP (Presiden Pembawa Perubahan) ternyata belum juga memberi perubahan yang cukup signifikan dalam urusan internal negerinya. Belum lagi ia selesai dengan urusan kebangkrutan moneter negara, kasus pencemaran Teluk Meksiko oleh tanker minyak milik Inggris meminta perhatiannya secara gawat darurat karena masyarakat Amerika Serikat kini sedang gandrung dengan masalah konservatisme lingkungan. Janji-janji manis Obama akan berakhirnya perang di Timur Tengah masih pahit nyatanya. Issue mengenai akan pecahnya perang Iran-AS menambah daftar noda hitam sejarah peperangan yang selalu dikobarkan AS. Tak heran jika salah satu perwakilan AS di kelas musim panas itu tidak menyukai pemerintahnya.
Dinilai sebagai salah satu rival AS dalam tingkat kemajuan teknologi dan industri, kemandirian ekonomi Jepang masih bergantung pada AS sebagai negara eksportir mobil pertama mereka. Jepang menjilat AS dengan pemutusan sepihak kerjasama dagang dengan Iran, negara yang tengah dihukum AS karena membangkang menghentikan proyek nuklir uranium mereka. Negeri matahari terbit ini juga masih berkutat untuk menghapus masa kelam sejarah yang banyak merugikan negar-negara jajahannya. Rakyat Jepang banyak yang menganggur dan putus asa. Tak heran angka bunuh diri melebihi kuota wajar. Hidup mulia atau mati saja; harga diri tak bisa ditawar serendah mungkin bagi masyarakat Jepang. Meski amat menyukai negaranya, siswa dari Jepang tidak serta merta menyukai pemerintahnya.
Sulitnya hidup di negeri yang pemerintahannya dikuasai junta militer dirasakan siswa dari Myanmar. Meski dinilai gagal mengatur negara, terutama dalam hal ekonomi dan HAM, junta militer tetap mengambil kuasa kepemerintahan. Ia mengaku mendapat pemberitaan yang lebih lengkap mengenai negerinya justru ketika ia berada di AS dikarenakan keterbukaan, keakuratan dan kecepatan informasi, terutama melalui internet karena banyak pemblokiran situs-situs yang dianggap membahayakan pemerintah. “Pemerintahku melarang pemberitaan yang negatif mengenai mereka. Mereka tak segan-segan menjebloskan para aktivis demokrasi yang dianggap merongrong kewibawaan pemerintah ke dalam penjara,” ceritanya pahit.
Kabar terbaru bahwa pemerintah Myanmar akan mengadakan pemilihan umum rupanya ditanggapi secara pesimis oleh kebanyakan orang. Oposisi menilai hal itu hanyalah kedok politik agar kepemerintahan ke depan dianggap sah sesuai pilihan rakyat. Terutama dengan undang-undang pemilu yang mencekal aktivis dan pemuka agama untuk maju menuju pemilihan.
Bagaimana dengan kepemerintahan di Indonesia? Birokrasi Indonesia terburuk di Asia; begitu judul berita salah satu koran lokal di Jawa Tengah. Anggaran yang harusnya dinikmati rakyat dicekal rantai panjang penyalur hingga akhirnya sampai di tangan rakyat dengan jumlah yang jauh lebih kecil, jika tidak mau dikatakan hilang di jalan. Contoh membingungkan, meski anggaran pendidikan sudah digulirkan sebesar 20% dari APBN, tapi pendidikan masih dirasakan mahal oleh kebanyakan orang, terutama harga bangku universitas yang rata-rata biayanya menembus angka 8 digit.
Sekilas kenangan; benarlah apa kata Gus Dur bahwa gedung MPR laiknya Taman Kanak-Kanak yang berisikan anak-anak kecil yang cengeng dan rewel. Minta boneka Barbie ditolak malah minta rumah Barbienya. Sudah jelas rakyat tidak percaya bahwa dana aspirasi akan dikelola sesuai amanat, para Dewan Terhormat malah minta dibikinin rumah aspirasi. Apa yang mereka rapatkan (itupun jika mereka datang rapat) hanyalah bagaimana caranya untuk menghabiskan uang rakyat sebanyak-banyaknya.
Dasar kelakuan si Keong Garong!
Artikel Terkait
Tidak ada komentar :
Posting Komentar